Terhadap Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2025 setelah dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una terhadap beberapa catatan penting untuk perbaikan yang dituangkan kedalam Rekomendasi.
Touna sulteng Publiknusantaranews.id – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tojo Una-Una terhadap LKPJ Bupati Tahun 2025 dilaksanakan pada Rabu 22 April 2026 kemarin. Dalam rapat tersebut, DPRD Touna setelah melakukan pembahasan melahirkan beberapa catatan penting untuk perbaikan yang kemudian dituangkan kedalam rekomendasi
Rekomendasi yang dibacakan Fadel Umar Lasawedi asal Partai Keadilan Sejahtera : KOMISI I BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dititik beratkan pada pembangunan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan publik dalam penyelenggaraaan pemerintahan daerah seperti :
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA DAN RUMAH SAKIT UMUM WAKAΑΙ Lebih difokuskan pada Peningkatan fasilitas Kesehatan serta perbaikan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana, hal ini ditujukan agar melakukan evaluasi dan memastikan ketersediaan Stok darah setiap saat. Melakukan Evaluasi terhadap Konflik Internal pada Rumah Sakit Umum Wakai,
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Melakukan Penempatan Tenaga Medis di Puskesmas Pembantu terutama pada daerah-daerah terpencil. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPI, dalam melakukan pelayanan penerbitan KTP memprioritaskan masyarakat adat Suku Wana. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, Melakukan pemetaan serta Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Lokal
“ terhadap DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN disarankan Perlunya evaluasi terhadap perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik dan prasarana Pendidikan. pengadaaan sarana, Segera menindaklanjuti informasi adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum ASN terhadap tunjangan Guru Daerah Terpencil,
BPJS KESEHATAN, dalam catatan tersebut dinilai masih sangat kekurangan Dokter Gigi sehingga banyak pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Parigi Moutong, kemudian kata Fadel, Perbaikan data Kepesertaan BPJS Kesehatan agar tidak tumpang tindih, khususnya pada Peserta Penerima Bantuan luran (PBI). DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap BUMDES agar pengelolaannya lebih professional.”
KOMISI II BIDANG PEMBANGUNAN : Rekomendasi DPRD meniti beratkan pada pembangunan sarana prasarana dalam peningkatan pelayanan publik, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan penting sebagai berikut:
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, Melakukan Evaluasi terhadap Pekerjaan peningkatan jalan Kabalo-Tanamawau. Pekerjaan Pembangunan Riol (saluran drainase) harus dibangun secara sistematis dan saling terhubung sehingga tidak menyebabkan aliran air tersumbat dan memicu genangan.
Mengerjakan Pekerjaan sesuai dengan perencanaan awal karena pentingnya konsistensi, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melakukan Normalisasi terhadap sungai-sungai yang telah terjadi pendangkalan. Melakukan perbaikan jalan di daerah pedalaman Kecamatan Ulubongka.
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN HOLTIKULTURA, DAN PERTERNAKAN PANGAN, dalam catatan DPRD Perlunya dukungan terhadap program Percetakan Sawah terutama ketersediaan air. Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Ternak Sapi secara rutin. Melakukan Evaluasi terhadap Petugas Penyuluh Pertanian yang tidak aktif di lapangan.
DINAS PERIKANAN, Memberikan bantuan terhadap Nelayan melalui proses seleksi yang ketat, transparan dan akuntabel demi memastikan bantuan sampai dengan tepat sasaran, tepat jenis dan tepat waktu.
DINAS PERKEBUNAN, Melakukan evaluasi pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Tatari yang lokasinya dipindahkan tanpa adanya persetujuan dari kelompok Tani. Melakukan Sosialisasi Program Perkebunan Kelapa Sawit kepada masyarakat guna meminimalisir pro dan kontra terutama terkait isu lingkungan, konflik agraria, dan ekonomi
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIΚΑ, Evaluasi terhadap Tower Base Transceiver Station (BTS) dari BAKTI Kominfo terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan terdepan (3T) dikarenakan signal internet di daerah tersebut tidak pernah aktif atau sangat lemah. Meminimalisir Area Blank Spot/Tanpa Jaringan di Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.
DINAS PERHUBUNGAN, Menyediakan dan Memasang Rambu-rambu Lalu lintas (Pita Pengaduh, Rambu Peringatan, Marka Jalan, Pembatas Jalan) pada daerah yang rawan kecelakaan. DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN, Memperbaiki Data Perumahan secara berkala agar penyaluran bantuan dan program perumahan seperti program 3 Juta Rumah dan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dapat terlaksana tepat sasaran.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD), Menyiapkan Proposal Bantuan yang dibutuhkan untuk dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat guna mendapatkan tambahan bantuan berupa alat operasional, logistic, maupun tenda darurat termasuk dana siap pakai dikarenakan anggaran BPBD berada pada BNPB Pusat. Menyiapkan Data daerah-daerah rawan bencana serta data kejadian bencana secara akurat dan real-time yang meliputi peta potensi/resiko bencana, data kaji cepat, data historis bencana.
KOMISI III BIDANG KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN, Pada bidang keuangan dan perekonomian Rekomendasi DPRD dititik beratkan pada pemberdayaan serta pembangunan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan publik, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan penting sebagai berikut:
DINAS PARIWISATA, Diharapkan lebih memaksimalkan pelaksanaan program-program prioritas daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Pariwisata. Memaksimalkan pengelolaan destinasi wisata serta Merumuskan kembali teknis pemungutan retribusi yang ada pada objek-objek wisata di Kabupaten Tojo Una-Una
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL MENEGAH, DPRD Mengusulkan pengelolaan Retribusi Pasar Tayawa untuk diserahkan ke Desa. Melakukan evaluasi terhadap kelangkaan gas elpiji 3 Kg dan harga dilapangan yang tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) khususnya di daerah terpencil.
BADAN PENDAPATAN DAERAH, Diharapkan agar lebih meningkatkan kinerja sehingga apa yang sudah ditargetkan dapat tercapai dengan baik, mengingat kondisi daerah pada saat ini masih dalam tekanan fiskal yang cukup besar, sehingga Badan Pendapatan Daerah harus memaksimalkan PAD. Disarankan untuk melakukan pemutakhiran Kembali data objek pajak berdasarkan fakta dilapangan. Dibutuhkan Pemimpin yang Inovatif dan Visioner dalam memimpin Badan Pendapatan Daerah.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH, Melakukan Revisi Perda RTRW terkait lahan masyarakat yang masuk dalam Zona wilayah TNKT. Mendesak Pemerintah Daerah melakukan pemetaan wilayah strategis untuk sasaran investasi.
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM), diminta untuk mengelola secara menyeluruh terhadap aset-aset PDAM disetiap cabang dengan professional. Untuk PDAM Desa Tombiano disarankan penggantian pipa sekundernya yang kwalitasnya lebih baik agar tidak mudah pecah akibat menahan beban debit air yang besar dan penambahan jangkauan jaringan pipa sampai ke Pantai (Tanjung Lemu) dan Desa Tatari. PDAM Lemoro/Bahari perlu peningkatan kwalitas air serta perbaikan jaringan agar tidak sering macet.
Selanjutnya BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM, DPRD Melakukan Langkah antisipasi terhadap keterbatasan BBM jenis solar untuk transportasi kapal laut serta melakukan penambahan kuota BBM jenis solar di SPBUN ΤΡΙ solar khususnya Desa Labuan.**(SMS)
About the Author
