Februari 10, 2026

Uncategorized

Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Touna Beri Bantuan Trektor Roda Empat Di Desa Uematopa Sebagai Alat Untuk Cetak Sawah Rakyat Seluas 306 Ha foto ilham

Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Touna Beri Bantuan Trektor Roda Empat Di Desa Uematopa Sebagai Alat Untuk Cetak Sawah Rakyat Seluas 306 Ha

Syamsul Bahri Januari 23, 2026 0
Touna Sulteng Publiknusantara.id – Dalam mendukung ketahaanan pangan di Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) Sulawesi Tengah (Sulteng) Pemerintah...
Read More Read more about Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Touna Beri Bantuan Trektor Roda Empat Di Desa Uematopa Sebagai Alat Untuk Cetak Sawah Rakyat Seluas 306 Ha
Rahmansyah Sibarani Salurkan Bantuan untuk Wartawan Terdampak Banjir di Sibolga dan Tapteng Lewat PWI IMG-20251223-WA0180

Rahmansyah Sibarani Salurkan Bantuan untuk Wartawan Terdampak Banjir di Sibolga dan Tapteng Lewat PWI

gea Desember 23, 2025 0
TAPANULI TENGAH — publiknusantaranews.id. Di tengah duka akibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sibolga...
Read More Read more about Rahmansyah Sibarani Salurkan Bantuan untuk Wartawan Terdampak Banjir di Sibolga dan Tapteng Lewat PWI
Dorong Smart Agroforestry, Menko Zulkifli Hasan Gelontorkan 7.000 Bibit Kopi-Kakao untuk Petani Lampung Selatan image

Dorong Smart Agroforestry, Menko Zulkifli Hasan Gelontorkan 7.000 Bibit Kopi-Kakao untuk Petani Lampung Selatan

Admin PN Desember 2, 2025 0
Penengahan – Upaya memperkuat ketahanan pangan dan mengembangkan perkebunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan mendapat dorongan baru. Pemerintah...
Read More Read more about Dorong Smart Agroforestry, Menko Zulkifli Hasan Gelontorkan 7.000 Bibit Kopi-Kakao untuk Petani Lampung Selatan
Dorong Smart Agroforestry, Menko Zulkifli Hasan Gelontorkan 7.000 Bibit Kopi-Kakao untuk Petani Lampung Selatan image

Dorong Smart Agroforestry, Menko Zulkifli Hasan Gelontorkan 7.000 Bibit Kopi-Kakao untuk Petani Lampung Selatan

Admin PN Desember 2, 2025 0
Penengahan – Upaya memperkuat ketahanan pangan dan mengembangkan perkebunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan mendapat dorongan baru. Pemerintah...
Read More Read more about Dorong Smart Agroforestry, Menko Zulkifli Hasan Gelontorkan 7.000 Bibit Kopi-Kakao untuk Petani Lampung Selatan
DPRD Lampung Selatan Ketok Palu APBD 2026! Semua Fraksi Sepakat, Bupati Egi Tegaskan Arah Pembangunan Screenshot 2025-12-02 163149

DPRD Lampung Selatan Ketok Palu APBD 2026! Semua Fraksi Sepakat, Bupati Egi Tegaskan Arah Pembangunan

Adahati Laia November 26, 2025 0
 Kalianda – DPRD Kabupaten Lampung Selatan resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)...
Read More Read more about DPRD Lampung Selatan Ketok Palu APBD 2026! Semua Fraksi Sepakat, Bupati Egi Tegaskan Arah Pembangunan

You may have missed

IMG-20260210-WA0004

Gemas – LU Mengucapkan Selamat Kepada Muhammad Osama Atas di Lantiknya Menjadi Ketua Harian Koni Way Kanan

Admin PN Februari 10, 2026 0
IMG-20260210-WA0005

DPP JMI Ajukan Gugatan Keterbukaan Informasi, Dewan Pers Akui Dokumen yang Dimohonkan Tersedia

Admin PN Februari 10, 2026 0
IMG-20260210-WA0017

DPP JMI Ajukan Gugatan Keterbukaan Informasi, Dewan Pers Akui Dokumen yang Dimohonkan Tersedia

tabroni admin Februari 10, 2026 0
IMG-20260210-WA0017

DPP JMI GUGAT KETERBUKAAN INFORMASI, DEWAN PERS AKUI DOKUMEN YANG DIMINTA ADAJakarta – Sidang sengketa informasi publik antara Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia (DPP JMI) melawan Dewan Pers mengungkap fakta penting terkait tata kelola keterbukaan informasi di lembaga tersebut.Dalam pemeriksaan awal di Komisi Informasi Pusat dengan Nomor Register 093/XI/KIP-PSI/2025, terungkap bahwa PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Dewan Pers belum terbentuk, Pihak Dewan Pers belum memahami sepenuhnya kategori dokumen yang wajib terbuka untuk public, Dewan Pers mengakui bahwa dokumen yang dimohonkan oleh DPP JMI memang adaFakta tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dewan Pers belum berjalan optimal.Ketua DPP JMI, Yudi Hutriwinata, S.H., C.LTP, menegaskan bahwa langkah hukum ini bukan bentuk konflik, melainkan dorongan pembenahan kelembagaan.“Ini bukti bahwa pengawasan terhadap Dewan Pers dalam aspek keterbukaan informasi sangat lemah, bahkan cenderung tidak berjalan. Penerapan UU KIP di Dewan Pers baru dilakukan setelah adanya gugatan. Kami menggugat bukan untuk menyerang, tetapi untuk mendorong Dewan Pers berbenah,” tegas Yudi.Menurutnya, Dewan Pers sebagai lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam ekosistem pers nasional seharusnya menjadi contoh dalam transparansi dan akuntabilitas.DPP JMI juga menegaskan bahwa UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak mengenal pembatasan bahwa hanya organisasi pers tertentu atau wartawan yang menjadi konstituen Dewan Pers yang berhak mendapatkan perhatian.“Seluruh insan pers Indonesia, baik yang telah terverifikasi Dewan Pers maupun yang belum, memiliki kedudukan hukum yang sama dalam sistem pers nasional,” ujar Yudi. (Tim JMI)

tabroni admin Februari 10, 2026 0