Juni 13, 2026

tabroni admin

Pemkab Lampung Selatan Siapkan Lomba Desa Helau, Desa Paling Cantik dan Inovatif Bakal Dapat Hadiah Infrastruktur IMG-20260211-WA0017

Pemkab Lampung Selatan Siapkan Lomba Desa Helau, Desa Paling Cantik dan Inovatif Bakal Dapat Hadiah Infrastruktur

tabroni admin Februari 12, 2026 0
LAMSEL, Ketapang* – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan berencana menggelar lomba Desa Helau dengan hadiah pembangunan infrastruktur...
Read More Read more about Pemkab Lampung Selatan Siapkan Lomba Desa Helau, Desa Paling Cantik dan Inovatif Bakal Dapat Hadiah Infrastruktur
Pemkab Lampung Selatan Siapkan Lomba Desa Helau, Desa Paling Cantik dan Inovatif Bakal Dapat Hadiah Infrastruktur IMG-20260211-WA0017

Pemkab Lampung Selatan Siapkan Lomba Desa Helau, Desa Paling Cantik dan Inovatif Bakal Dapat Hadiah Infrastruktur

tabroni admin Februari 12, 2026 0
DISKOMINFO LAMSEL, Ketapang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan berencana menggelar lomba Desa Helau dengan hadiah pembangunan...
Read More Read more about Pemkab Lampung Selatan Siapkan Lomba Desa Helau, Desa Paling Cantik dan Inovatif Bakal Dapat Hadiah Infrastruktur
Kapolres Way Kanan Terima Audensi Ketua KPU, Bahas Dinamika Hingga Perkuat Sinergitas Proses Demokrasi IMG-20260211-WA0028(1)

Kapolres Way Kanan Terima Audensi Ketua KPU, Bahas Dinamika Hingga Perkuat Sinergitas Proses Demokrasi

tabroni admin Februari 11, 2026 0
Kapolres Way Kanan Polda Lampung AKBP Didik Kurnianto, S.I.K., menerima kunjungan audensi dari Ketua Komisi Pemilihan Umum...
Read More Read more about Kapolres Way Kanan Terima Audensi Ketua KPU, Bahas Dinamika Hingga Perkuat Sinergitas Proses Demokrasi
DPP JMI GUGAT KETERBUKAAN INFORMASI, DEWAN PERS AKUI DOKUMEN YANG DIMINTA ADAJakarta – Sidang sengketa informasi publik antara Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia (DPP JMI) melawan Dewan Pers mengungkap fakta penting terkait tata kelola keterbukaan informasi di lembaga tersebut.Dalam pemeriksaan awal di Komisi Informasi Pusat dengan Nomor Register 093/XI/KIP-PSI/2025, terungkap bahwa PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Dewan Pers belum terbentuk, Pihak Dewan Pers belum memahami sepenuhnya kategori dokumen yang wajib terbuka untuk public, Dewan Pers mengakui bahwa dokumen yang dimohonkan oleh DPP JMI memang adaFakta tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dewan Pers belum berjalan optimal.Ketua DPP JMI, Yudi Hutriwinata, S.H., C.LTP, menegaskan bahwa langkah hukum ini bukan bentuk konflik, melainkan dorongan pembenahan kelembagaan.“Ini bukti bahwa pengawasan terhadap Dewan Pers dalam aspek keterbukaan informasi sangat lemah, bahkan cenderung tidak berjalan. Penerapan UU KIP di Dewan Pers baru dilakukan setelah adanya gugatan. Kami menggugat bukan untuk menyerang, tetapi untuk mendorong Dewan Pers berbenah,” tegas Yudi.Menurutnya, Dewan Pers sebagai lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam ekosistem pers nasional seharusnya menjadi contoh dalam transparansi dan akuntabilitas.DPP JMI juga menegaskan bahwa UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak mengenal pembatasan bahwa hanya organisasi pers tertentu atau wartawan yang menjadi konstituen Dewan Pers yang berhak mendapatkan perhatian.“Seluruh insan pers Indonesia, baik yang telah terverifikasi Dewan Pers maupun yang belum, memiliki kedudukan hukum yang sama dalam sistem pers nasional,” ujar Yudi. (Tim JMI) IMG-20260210-WA0017

DPP JMI GUGAT KETERBUKAAN INFORMASI, DEWAN PERS AKUI DOKUMEN YANG DIMINTA ADAJakarta – Sidang sengketa informasi publik antara Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia (DPP JMI) melawan Dewan Pers mengungkap fakta penting terkait tata kelola keterbukaan informasi di lembaga tersebut.Dalam pemeriksaan awal di Komisi Informasi Pusat dengan Nomor Register 093/XI/KIP-PSI/2025, terungkap bahwa PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Dewan Pers belum terbentuk, Pihak Dewan Pers belum memahami sepenuhnya kategori dokumen yang wajib terbuka untuk public, Dewan Pers mengakui bahwa dokumen yang dimohonkan oleh DPP JMI memang adaFakta tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dewan Pers belum berjalan optimal.Ketua DPP JMI, Yudi Hutriwinata, S.H., C.LTP, menegaskan bahwa langkah hukum ini bukan bentuk konflik, melainkan dorongan pembenahan kelembagaan.“Ini bukti bahwa pengawasan terhadap Dewan Pers dalam aspek keterbukaan informasi sangat lemah, bahkan cenderung tidak berjalan. Penerapan UU KIP di Dewan Pers baru dilakukan setelah adanya gugatan. Kami menggugat bukan untuk menyerang, tetapi untuk mendorong Dewan Pers berbenah,” tegas Yudi.Menurutnya, Dewan Pers sebagai lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam ekosistem pers nasional seharusnya menjadi contoh dalam transparansi dan akuntabilitas.DPP JMI juga menegaskan bahwa UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak mengenal pembatasan bahwa hanya organisasi pers tertentu atau wartawan yang menjadi konstituen Dewan Pers yang berhak mendapatkan perhatian.“Seluruh insan pers Indonesia, baik yang telah terverifikasi Dewan Pers maupun yang belum, memiliki kedudukan hukum yang sama dalam sistem pers nasional,” ujar Yudi. (Tim JMI)

tabroni admin Februari 10, 2026 0
Read More Read more about DPP JMI GUGAT KETERBUKAAN INFORMASI, DEWAN PERS AKUI DOKUMEN YANG DIMINTA ADAJakarta – Sidang sengketa informasi publik antara Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia (DPP JMI) melawan Dewan Pers mengungkap fakta penting terkait tata kelola keterbukaan informasi di lembaga tersebut.Dalam pemeriksaan awal di Komisi Informasi Pusat dengan Nomor Register 093/XI/KIP-PSI/2025, terungkap bahwa PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Dewan Pers belum terbentuk, Pihak Dewan Pers belum memahami sepenuhnya kategori dokumen yang wajib terbuka untuk public, Dewan Pers mengakui bahwa dokumen yang dimohonkan oleh DPP JMI memang adaFakta tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dewan Pers belum berjalan optimal.Ketua DPP JMI, Yudi Hutriwinata, S.H., C.LTP, menegaskan bahwa langkah hukum ini bukan bentuk konflik, melainkan dorongan pembenahan kelembagaan.“Ini bukti bahwa pengawasan terhadap Dewan Pers dalam aspek keterbukaan informasi sangat lemah, bahkan cenderung tidak berjalan. Penerapan UU KIP di Dewan Pers baru dilakukan setelah adanya gugatan. Kami menggugat bukan untuk menyerang, tetapi untuk mendorong Dewan Pers berbenah,” tegas Yudi.Menurutnya, Dewan Pers sebagai lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam ekosistem pers nasional seharusnya menjadi contoh dalam transparansi dan akuntabilitas.DPP JMI juga menegaskan bahwa UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak mengenal pembatasan bahwa hanya organisasi pers tertentu atau wartawan yang menjadi konstituen Dewan Pers yang berhak mendapatkan perhatian.“Seluruh insan pers Indonesia, baik yang telah terverifikasi Dewan Pers maupun yang belum, memiliki kedudukan hukum yang sama dalam sistem pers nasional,” ujar Yudi. (Tim JMI)

You may have missed

IMG-20260613-WA0008

Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Polsek Banjit Gelar Bakti Religi di Pura Tangkas Kori Agung

tabroni admin Juni 13, 2026 0
IMG-20260612-WA0068

Polres Sibolga Gelar Forum Konsultasi Publik untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Adahati Laia Juni 12, 2026 0
IMG-20260611-WA0118

Diduga Dipicu Masalah Tiket Wisata, Cekcok Antarwarga di Tapanuli Tengah Berakhir Damai

Adahati Laia Juni 12, 2026 0
IMG-20260612-WA0008

Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Lampung berencana menggelar peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 dengan konsep berbeda dan berskala nasional.

tabroni admin Juni 12, 2026 0