Februari 10, 2026

gea

Polres Sibolga Gelar Anjangsana Dan Pemberian Bingkisan Natal Kepada Purnawirawan Dan Warakawuri IMG-20251224-WA0021

Polres Sibolga Gelar Anjangsana Dan Pemberian Bingkisan Natal Kepada Purnawirawan Dan Warakawuri

gea Desember 25, 2025 0
SIBOLGA — publiknusantaranews.id. Dalam rangka Perayaan Natal Keluarga Besar Polres Sibolga Tahun 2025, Polres Sibolga melaksanakan kegiatan...
Read More Read more about Polres Sibolga Gelar Anjangsana Dan Pemberian Bingkisan Natal Kepada Purnawirawan Dan Warakawuri
Rahmansyah Sibarani Salurkan Bantuan untuk Wartawan Terdampak Banjir di Sibolga dan Tapteng Lewat PWI IMG-20251223-WA0180

Rahmansyah Sibarani Salurkan Bantuan untuk Wartawan Terdampak Banjir di Sibolga dan Tapteng Lewat PWI

gea Desember 23, 2025 0
TAPANULI TENGAH — publiknusantaranews.id. Di tengah duka akibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sibolga...
Read More Read more about Rahmansyah Sibarani Salurkan Bantuan untuk Wartawan Terdampak Banjir di Sibolga dan Tapteng Lewat PWI

You may have missed

IMG-20260210-WA0004

Gemas – LU Mengucapkan Selamat Kepada Muhammad Osama Atas di Lantiknya Menjadi Ketua Harian Koni Way Kanan

Admin PN Februari 10, 2026 0
IMG-20260210-WA0005

DPP JMI Ajukan Gugatan Keterbukaan Informasi, Dewan Pers Akui Dokumen yang Dimohonkan Tersedia

Admin PN Februari 10, 2026 0
IMG-20260210-WA0017

DPP JMI Ajukan Gugatan Keterbukaan Informasi, Dewan Pers Akui Dokumen yang Dimohonkan Tersedia

tabroni admin Februari 10, 2026 0
IMG-20260210-WA0017

DPP JMI GUGAT KETERBUKAAN INFORMASI, DEWAN PERS AKUI DOKUMEN YANG DIMINTA ADAJakarta – Sidang sengketa informasi publik antara Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia (DPP JMI) melawan Dewan Pers mengungkap fakta penting terkait tata kelola keterbukaan informasi di lembaga tersebut.Dalam pemeriksaan awal di Komisi Informasi Pusat dengan Nomor Register 093/XI/KIP-PSI/2025, terungkap bahwa PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Dewan Pers belum terbentuk, Pihak Dewan Pers belum memahami sepenuhnya kategori dokumen yang wajib terbuka untuk public, Dewan Pers mengakui bahwa dokumen yang dimohonkan oleh DPP JMI memang adaFakta tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dewan Pers belum berjalan optimal.Ketua DPP JMI, Yudi Hutriwinata, S.H., C.LTP, menegaskan bahwa langkah hukum ini bukan bentuk konflik, melainkan dorongan pembenahan kelembagaan.“Ini bukti bahwa pengawasan terhadap Dewan Pers dalam aspek keterbukaan informasi sangat lemah, bahkan cenderung tidak berjalan. Penerapan UU KIP di Dewan Pers baru dilakukan setelah adanya gugatan. Kami menggugat bukan untuk menyerang, tetapi untuk mendorong Dewan Pers berbenah,” tegas Yudi.Menurutnya, Dewan Pers sebagai lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam ekosistem pers nasional seharusnya menjadi contoh dalam transparansi dan akuntabilitas.DPP JMI juga menegaskan bahwa UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak mengenal pembatasan bahwa hanya organisasi pers tertentu atau wartawan yang menjadi konstituen Dewan Pers yang berhak mendapatkan perhatian.“Seluruh insan pers Indonesia, baik yang telah terverifikasi Dewan Pers maupun yang belum, memiliki kedudukan hukum yang sama dalam sistem pers nasional,” ujar Yudi. (Tim JMI)

tabroni admin Februari 10, 2026 0